
PALANGKA RAYA – Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi, dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) tengah mempersiapkan pembukaan program studi (prodi) baru S1 Pariwisata.
“Sekarang kita sedang proses dalam pembuatan prodi baru yaitu S1 Pariwisata, mungkin nanti akan disusul dengan Desain Komunikasi Visual,” ujar Wakil Dekan FISIP-ADKOM UMPR, Dr. (cand) Milka, S.Sos., M.A.P., Kamis (26/3/2026).
Pembukaan prodi tersebut juga sejalan dengan rencana pengembangan kelas perkuliahan di wilayah Sukamara dan Pangkalan Bun melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan zoom meeting terkait pelaksanaan pembukaan itu, dan FISIP-ADKOM diminta membuka kelas perkuliahan di Sukamara dan Pangkalan Bun, baik Administrasi Publik maupun Ilmu Komunikasi,” jelas Milka.
Selama ini, mahasiswa dari kedua wilayah tersebut telah mengikuti perkuliahan secara daring meskipun berasal dari program beasiswa yang difasilitasi kampus.
“Memang selama ini perkuliahan kita laksanakan daring, tapi setidaknya satu kali harus ada tatap muka langsung, sekaligus untuk promosi fakultas,” tambahnya.
Namun demikian, pembukaan pendaftaran mahasiswa baru untuk prodi S1 Pariwisata masih menunggu izin resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Mahasiswa belum bisa mendaftar karena syaratnya prodi harus memiliki izin pelaksanaan dari Kemendikbud,” tegasnya.
Dari sisi tenaga pengajar, FISIP-ADKOM akan mengoptimalkan dosen internal UMPR dengan dukungan lintas disiplin ilmu.
“Untuk dosen, kita manfaatkan yang ada di UMPR, minimal ada satu atau dua magister pariwisata, selebihnya bisa dari rumpun manajemen, administrasi, dan sosiologi,” katanya.
Pembukaan program studi ini juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah agar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat.
“Setiap daerah pasti memiliki fenomena masalah, sehingga program studi yang dibuka harus mampu memecahkan persoalan di lingkungan tersebut, baik di bidang administrasi publik maupun komunikasi,” pungkasnya. (adr)
