PALANGKA RAYA – Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi, dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (FISIP-ADKOM UMPR) melakukan penelitian terkait peran diaspora Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak migran di Malaysia.
“Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak migran Indonesia di Malaysia yang belum memperoleh akses pendidikan formal akibat kendala dokumen, status hukum, dan keterbatasan ekonomi,” ujar salah satu dosen FISIP-ADKOM UMPR, Rakhdinda Dwi Artha Qairi, S.Pd., M.A.P., Kamis (9/4/2026).
Penelitian tersebut dilakukan bersama Dr. (cand) Sadar, S.IP., M.IP., sebagai tindak lanjut dari kunjungan akademik ke Malaysia.
“Riset ini mengangkat judul The Indonesian Diaspora in Improving the Quality of Education yang menyoroti tantangan akses pendidikan sekaligus solusi berbasis komunitas diaspora,” jelas Rakhdinda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diaspora Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan alternatif pendidikan bagi anak-anak migran.
“Diaspora hadir sebagai aktor kunci yang menyediakan pendidikan berbasis komunitas di tengah keterbatasan sistem formal,” katanya.
Selain persoalan akses, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif menjadi faktor lain yang memengaruhi pendidikan anak migran.
“Di sinilah diaspora berperan sebagai solusi nyata untuk menjembatani keterbatasan tersebut,” ujarnya.
Rakhdinda menambahkan bahwa komunitas diaspora tidak hanya berperan secara sosial, tetapi juga strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri.
“Peran diaspora ini menunjukkan kontribusi nyata dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan anak-anak migran,” tambahnya.
Sementara itu, Sadar menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menyelesaikan persoalan pendidikan anak migran.
“Kita memerlukan sinergi antara pemerintah Indonesia, negara tujuan, dan diaspora agar akses pendidikan dapat terjamin secara berkelanjutan,” tegasnya.
Penelitian ini juga mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi diaspora, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya pengakuan formal, dan lemahnya koordinasi kebijakan bilateral.
“Jika tidak didukung kebijakan yang kuat, maka inisiatif pendidikan berbasis diaspora akan sulit berkembang secara maksimal, padahal potensinya sangat besar,” tutupnya. (adr)